Kepala Daerah se-Jatim Tandatangani Perjanjian Kerjasama Penegakan Hukum

Kepala Daerah se-Jatim Tandatangani Perjanjian Kerjasama Penegakan Hukum

Surabaya,seputarmetro.com - Untuk mengantisipasi kriminalisasi dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh pemerintahan kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur, hari ini (18/9) Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar penandatanganan perjanjian kerjasama antara aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dengan aparat penegak hukum (APH) se-kabupaten / kota di wilayah Jatim. Banyaknya pegawai negeri sipil yang terlibat kasus korupsi di Jawa Timur dapat mengganggu proses pembangunan di Jawa Timur. Ini mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dengan aparat penegak hukum (APH) yang diikuti semua kepala daerah di Jawa Timur. "Tujuan digelarnya kerjasama APIP dan APH ini untuk memperkuat koordinasi penegakan hukum, bila adanya pengaduan kasus korupsi yang melibatkan ASN," tutur Sukarwo, selaku Gubernur Jatim. APIP dan APH harus selalu berkoordinasi bila ada pengaduan korupsi yang melibatkan PNS, apakah kasusnya hanya pelanggaran administari atau memang ada unsur pidananya. Bila hanya ditemukan pelanggaran administrasi, maka tidak harus dipidanakan dan cukup dengan pemberian sanksi. Dalam penandatanganan perjajian kerjasama ini dihadiri KPK, Kejaksaan Agung, Bareskrim dan semua pihak yang terkait. Banyaknya kepala daerah atau PNS yang terjerat korupsi, penyerapan anggaran di daerah banyak yang tidak maksimal atau terserap lantaran merasa ketakutan mengambil keputusan yang salah. Di samping itu, proses pembangunan menjadi terganggu.(R-1/tc/hr)

Sebelumnya Satu Minggu, Polres Probolinggo Berhasil Ungkap Belasan Pelaku Kejahatan
Selanjutnya 12 Hari Operasi Sikat Semeru, Polisi Tangkap 290 Tersangka