Evaluasi Program Pemerintah: Langkah Presiden Prabowo Dorong Ketahanan Pangan Nasional

Ketahanan pangan telah ditetapkan sebagai salah satu pilar utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mengingat ancaman krisis pangan global dan dampak perubahan iklim, percepatan swasembada pangan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis. Oleh karena itu, Evaluasi Program Pemerintah secara berkala menjadi mekanisme wajib untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan berjalan efektif dan mencapai sasaran yang ditetapkan. Fokus utama saat ini adalah pada Program Peningkatan Produksi Padi dan Jagung Nasional yang menargetkan penambahan lahan tanam 2 juta hektar hingga akhir tahun 2026.

Salah satu inisiatif kunci adalah program pompanisasi dan pipanisasi yang dipimpin oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Program ini bertujuan mengatasi defisit air di lahan-lahan sawah tadah hujan. Berdasarkan laporan Kementan pada 1 Oktober 2025, sebanyak 15.000 unit pompa telah didistribusikan ke sentra-sentra produksi, dengan fokus utama di wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Di Jawa Timur saja, program ini ditargetkan mampu meningkatkan indeks pertanaman (IP) dari 2,0 menjadi 2,5, yang berarti petani dapat panen 2 hingga 3 kali dalam setahun. Keberhasilan implementasi program ini menjadi tolok ukur penting dalam Evaluasi Program Pemerintah di sektor pertanian.

Selain infrastruktur, kebijakan kemudahan akses modal juga diperkuat. Pemerintah melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) telah meningkatkan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian menjadi Rp120 triliun pada tahun 2025. Kenaikan plafon kredit ini disertai dengan penyederhanaan prosedur administratif yang diawasi langsung oleh Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan KUR Pertanian. Satgas ini, yang melibatkan perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kejaksaan Agung, dibentuk pada 5 September 2025, untuk memastikan dana tersalurkan tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan. Langkah ini mencerminkan komitmen Presiden Prabowo untuk tidak hanya menyediakan sarana fisik, tetapi juga mendorong ekosistem pendanaan yang mendukung petani.

Pada aspek keamanan dan distribusi, peran TNI dan Polri juga dioptimalkan. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengeluarkan perintah pada 20 Oktober 2025 agar seluruh Komando Daerah Militer (Kodam) terlibat aktif dalam pengawasan panen dan distribusi hasil pertanian di wilayahnya, terutama untuk menekan praktik spekulasi harga. Di sisi lain, Evaluasi Program Pemerintah juga mencakup penguatan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam mengelola cadangan pangan. Bapanas ditugaskan untuk meningkatkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hingga 3 juta ton pada akhir tahun 2026, sebagai buffer stock strategis untuk menghadapi potensi gejolak harga atau bencana. Langkah-langkah holistik ini menunjukkan bahwa dorongan ketahanan pangan nasional dilaksanakan melalui pendekatan multi-dimensi, menggabungkan pembangunan infrastruktur, pembiayaan, dan pengamanan distribusi.